A. Teori kekuasan dan kewenangan dalam organisasi;
Kekuasaan (power) dan kewenangan (authority) merupakan konsep yang penting dalam memahami organisasi. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mengubah tingkah laku orang lain sesuai dengan yang mereka inginkan.
Dalam pengertian yang murni kekuasaan itu ada apabila seseorang dapat memaksa orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang tidak disukai orang tersebut. Etzioni (1961) menggolongkan kekuasaan atas tiga golongan:
(1) kekuasaan paksaan; yaitu kekuasaan yang didasarkan pada sangsi fisik, seperti rasa sakit, hilangnya kebebasan, kelaparan;
(2) kekuasaan imbalan, yang didasarkan atas control terhadap sumber material dan imbalan lain seperti gaji, fasilitas perumahan, dan fasilitas lain;
(3) kekuasaan normative, yaitu kekuasaan yang didasarkan atas manipulasi imbalan simbolik seperti prestise, penggunaan acara yang bersifat ritual.
Menurut French dan Raven dalam Fillet (1976), terdapat lima jenis kekuasaan;
(1) kekuasaan hadiah, yaitu kekuasaan yang didasarkan kemampuan memberi imbalan;
(2) kekuasaan paksaan, yaitu reward power dengan tekanan pada pemberian hukuman atau sesuatu yang tidak menyenangkan;
(3) kekuasaan legal, yaitu kekuasaan yang didsaarkan pada pengakuan bawahan terhadap kenyataan bahwa penguasa mempunyai hak untuk mempengaruhinya;
(4) kekuasaan acuan, yaitu kekuasaan yang didasarkan atas kemauan bawahan untuk mengidentifikasikan dirinya dengan pemegang kekuasaan;
(5) kekuasaan keahlian, yaitu kekuasaan karena pemegang kekuasaan mempunyai keahlian yang diakui oleh bawahannya.
Kewenangan adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk membuat orang lain mengerjakan apa yang dikehendaki oleh pemegang hak tersebut, jadi merupakan kekuasaan yang sah yang dipunyai orang atau kelompok yang diakui oleh kelompoknya. Dari sudut penerimaan kekuasaan, menurut
Barnard (1976) kewenangan itu adalah sifat komunikasi (perintah), dan seseorang akan dapat menerima komunikasi sebagai suatu hal yang otoritatif apabila dipenuhi syarat sebagai berikut:
(1) komunikasi tersebut difahami;
(2) pesan yang disampaikan tidak bertentangan dengan tujuan yang ingin dicapai organisasi;
(3) perintah tidak bertentangan dengan kepentingan pribadi penerima perintah, dan
(4) penerima mampu untuk melaksanakan perintah tersebut.
Kekuasaan adalah tema sentral dalam pengendalian kekuasaan. Pilihan struktural dibuat oleh pemegang kekuasan kelompok yang memegang kendali dengan nama dominant coalition. Kekuasan diperoleh dengan memegang kekuasaan hierarkhi, sumber daya yang penting dalam organisasi.
B. Proses pelimpahan kewenangan organisasi;
Pengamilan keputusan yang tidak rasional, dominant coalition, kepentingan yang berbeda-beda dan kekuasaan memungkinkan kita untuk merangkum pandangan pengendallian kekuasaan tentang bagaimana proses pelimpahan kewenangan dalam organisasi. Pengendalian kekuasaan pada struktur organisasi merupakan proses dari pemegang kekuasaan untuk memilih struktur puncak sampai tingkat yang maksimal, kemudian mempertahankan dan meningkatkan pengendalian kekuasan mereka sampai pada tingkat puncak kekuasaan. Para pendukung pengendali kekuasaan melihat struktur organisasi sebagai hasil dari suatu pertarungan kompetisi kekuasaan antara koalisi yang mempunyai kepentingan tertentu, masing-masing menganjurkan pengaturan structural yang paling dapat memenuhi kebutuhan mereka, bukan kepentingan organisasi yang luas, dengan mengajukan argumentasi dan kriteria yang disukai dalam hubunganya dengan keefektifan organisasi.
Pada prosesnya politiklah yang menjadi penentu kriteria seseorang dapat menjadi pemegang kekuasaan dan memberikan kewenangannya kepada bawahan. Proses pelimpahan kewenangan dalam organisasi diatur dalam hierarkhi yang cukup jelas dan terarah dalam bentuk sturuktur organisasi yang merupakan proses birokrasi melalui garis komando maupun garis koordinasi antara satu unit bagian dengan suatu unit bagian yang lain dalam organisasi. Proses tersebut ada yang dapat dilakukan dengan langsung (direct instruction) maupun dengan tidak langsung (indirect instruction).
C. Kekuasan dan kewenangan dalam persfektif teori organisasi.
Kemampuan organisasi untuk berfungsi secara maksimal sangat tergantung pada struktur kekuasaan dan kewenangan yang terdapat di dalam organisasi itu sendiri, karena kekuasaan dan kewenangan dalam persfektif organisasi merupakan dasar dalam setiap kegiatan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seluruh anggota organisasi.
Weber (1947) menyatakan bahwa terdapat tiga jenis kekuasaan dan kewenangan yang berpengaruh terhadap pola pengambila keputusan dalam suatu organisasi, yaitu;
(1) otoritas rasional legal, yaitu otoritas yang muncul karena kepercayaan karyawan terhadap legalitas aturan, pembagian kerja dan hak dari orang yang ditempatkan sebagai pemimpin untuk memberikan perintah;
(2) otoritas tradisional, yaitu otoritas yang muncul karena kepercayaan orang kepada tradisi, termasuk status seseorang yang karena tradisi atau memiliki keturunan pemimpin mempunyai hak untuk memerintah;
(3) otoritas karismatik, yaitu otoritas yang muncul pada diri seseorang yang mempunyai karakteristik pribadi yang luar biasa, yang menyebabkan orang tersebut dianggap mempunyai hak untuk memerintah orang lain. Kegiatan internal organisasi tetap mengacu kepada otoritas rasional legal, walaupun karena alasan eksistensi organisasi bisa saja berlaku otoritas tradisional maupun otoritas karismatik.
Tujuan : Mahasiswa diharapkan dapat memahami dan mengetahui teori kekuasaan dan kewenangan dalam organisasi serta dapat mengaplikasikannya pada organisasi yang paling sederhana
Sumber
1) Adam, Ibrahim, (1983). Perilaku Organisasi. Sinar Baru: Bandung.
2) Hersey, Faul, Blanchard, (1982). Management of Organization Behavior. Terjemahan Agus Darma. Erlangga: Jakarta.
3) Hick, Herbert, G. and Gullet, G. Ray, (1975). Organization Theory and Behavior. Terjemahan Ali Saefullah. Usaha Nasional: Surabaya.
4) Lubis, Hari & Huseini, Martani, (1987). Teori Organisasi; Suatu Pendekatan Makro. Pusat Antar Ilmu-ilmu Sosial UI: Jakarta
5) Moekijat, (1990). Pengembangan Organisasi. Remaja Karya: Bandung.
6) Richard, Beckard, (1969). Organizational Development Strategis and Models. Terjemahan Ali Saefullah. Usaha Nasional: Surabaya.
